JATUHNYA REZIM ORDE BARU di bawah pimpinan Soeharto pada tahun 1998 telah melahirkan perubahan sangat mendasar pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan ini yang dirumuskan dalam istilah “reformasi” membawa bangsa Indonesia pada keharusan menata kembali sistem sosial-politik dan kenegaraan yang lebih demokratis. Dalam kerangka ini, partisipasi masyarakat menjadi satu prasyarat mutlak. Ia menjadi satu unsur penting dalam penciptaan sistem demokrasi.

 

Perlu ditegaskan, belakangan ini bangsa Indonesia memang memperlihatkan tingkat kepedulian sosial-­politik yang tinggi. Mereka berusaha bersikap kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, sehingga kerap, tampil sebagai satu kekuatan koreksi dan kontrol terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini berlangsung sejalan makin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyatakan pendapat. Perlu pula dicatat peran media massa yang telah memberi sumbangan sangat berarti bagi jalannya proses politik secara lebih terbuka.

 

Meski demikian, fenomena keterbukaan dan kebebasan yang juga disertai euforia politik masih menyisakan banyak persoalan mendasar. Masyarakat Indonesia cenderung menjadi terbelah, rentan terhadap berbagai macam konflik, utamanya konflik primordial seperti agama, etnis dan ras. Apalagi, pada beberapa hal, konflik-konflik yang terjadi merujuk kepada berbagai peristiwa yang berlatar belakang sejarah cukup pan­jang. Hal demikianlah yang terjadi pada berbagai peristiwa di Situbondo, Tasikmalaya, Sambas, Ambon, Poso dan beberapa peristiwa pada beberapa tahun terakhir. Peristiwa berdarah yang sangat memilukan ini benar-­benar telah meluluh-lantakkan dasar-dasar kebersamaan berbagai kelompok masyarakat Indonesia yang telah dibangun.

 

Fenomena di atas dalam beberapa hal bisa dikatakan wajar. Sekarang ini Indonesia masih dalam masa peralihan dari sebuah sistem pemerintahan yang otoriter di bawah Orde Baru menuju sistem baru yang egaliter dan demokratis. Dalam susana demikian, masih terdapat sejum­lah masalah mendasar, yang sebagian diakibatkan akumulasi permasalahan yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade di bawah pemerin­tahan Orde Baru. Meskipun usaha penciptaan sistem demokrasi, penegak­an hukum, perlidungan hak asasi manusia, dan pembentukan civil society telah menjadi agenda bersama masyarakat dan pemerintah guna men­ciptakan Indonesia yang demokratis.

 

Dalam kerangka inilah usaha untuk membangun masyarakat mandiri (self-reliance community) menjadi satu kebutuhan mutlak. Sistem demokrasi mensyaratkan terbentuknya masyarakat yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang melibatkan mereka; masyarakat memiliki akses sumber daya lingkungannya; masyarakat memiliki kemampuan atau kompetensi memadai; masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya sendiri; dan masyarakat mampu mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian, perlu juga di­kembangkan kembangkan lembaga yang merupakan kelompok swadaya, dan lembaga pengembangan swadaya masyarakat. Selain itu, juga perlu dikembangkan satu lembaga jaringan untuk memfasilitasi kerjasama dalam pendayagunaan sumberdaya yang tersedia. Lembaga seperti ini berfungsi sebagai fasilitator bagi lembaga lain untuk pendayagunaan dan kerjasama pada tingkat lokal, regional dan nasional. Lembaga seperti inilah yang bisa diharapkan menjadi agen, pembangunan di dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, lembaga seperti ini dapat pula melakukan berbagai upaya lain seperti demokratisasi pada tingkat grassroots.

 

Singkatnya, usaha-usaha yang dilakukan meliputi aspek pengembangan manusia dan masyarakat itu sendiri. Dalam kerangka ini, setidaknya terdapat empat hal yang harus dilakukan:

§  Pengembangan sumber daya manusiawi-dalam pengertian, manusia yang harus dikembangkan (human development).

§  Pengembangan partisipasi masyarakat (community development).

§  Pengembangan kelompok swadaya masyarakat yang mampu memecahkan masalah-masalah mereka sendiri.

§  Pengembangan jaringan kerjasama di antara kelompok masyarakat dan lembaga yang memiliki kepedulian yang sama.

 

Berbagai fenomena di atas tentu saja menjadikan masa depan masyarakat Indonesia penuh dengan berbagai macam tantangan sosial yang tidak mudah. Untuk itu, diperlukan semacam affirmative action dengan kerangka berpikir yang jelas guna mencari solusi dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan di atas, maka pemberdayaan berbagai lembaga untuk mendukung upaya-upaya “pengembangan masyarakat” (community development) tidak dapat terelakkan lagi. Dalam konteks dan dasar pemikiran seperti inilah Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP) didirikan.

 

VISI

Menjadi lembaga pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang mampu menyentuh tingkat regional, nasional, maupun lokal sampai pada tingkat grassroots.

 

MISI

 

§ Melaksanakan kajian terhadap pesoalan-persoalan yang ada di masyarakat dengan pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan.

§ Melaksanakan kegiatan aksi/advokasi dalam bidang pendidikan, ekonomi, agama dan budaya melalui pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku proses pemberdayaan (people-centred development). 

§  Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menciptakan fasilitator-fasilitator yang akan mengakselerasi proses pemberdayaan masyarakat.

§  Mengorganisasi dan mengolah secara sistematis berbagai informasi tentang pemikiran, gagasan, dan peng­alaman pemberdayaan masyarakat.

 

 

LINGKUP KERJA

 

Kegiatan-kegiatan yang menjadi perhatian utama INSEP mencakup tiga bidang utama berikut ini:

 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

 

§  Melakukan kajian dan penelitian mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan upaya pember­dayaan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, pendidikan, ekonomi, sosial, agama, etika, budaya dan sejenisnya.

§  Melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah dalam pelbagai bidang pembangunan.

§  Melaksanakan seminar, lokakarya dan sejenisnya tentang isu-isu yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat sebagai wahana menyebarkan gagasan alternatif dan menangkap pemikiran-pemikiran atau aspirasi dari masyarakat.

 

PELATIHAN DAN KONSULTASI

 

§  Melakukan pendidikan dan pelatihan serta konsultansi (technical assistance) untuk memberdayakan lembaga-lembaga sosial, pendidikan, agama, ekonomi dengan pendekatan community based resource management yang dilandasi nilai-nilai etika dan agama.

§  Melakukan program aksi dalam menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat dan mendorong lembaga-lembaga masyarakat sebagai pusat pengembangan potensi masyarakat secara berkesinambungan.

 

PENERBITAN DAN ADVOKASI

 

§  Menyebarkan gagasan dan pemikiran alternatif tentang pemberdayaan masyarakat baik dalam produk buku, jurnal atau sejenisnya.

§  Mengolah hasil kajian dalam produk-produk panduan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta technical assistance dalam program pemberdayaan masyarakat.

§  Menyiapkan dan mengembangkan sistim informasi tentang lembaga-lembaga masyarakat.

§  Mengembangkan jaringan antar lembaga sosial-kemasyarakatan dalam upaya mensinergikan potensi untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.

 

f t g
Hak Cipta © 2019 Insep. Semua Hak Dilindungi.
Joomla! adalah software bebas dirilis dibawah lisensi GNU General Public License.

Kami memiliki 5 guests dan tidak ada anggota yang online